Ads

Pendidikan Kesurupan Kepentingan Politik

Tugas dan Materi Kuliah: Makalah Politik Pendidikan
Sumber: tugaskuliah15.blogspot.com
Oleh: Imam Nawawi


Pendidikan dan Politik sangat jauh berbeda, hal tersebut dapat di lihat dari logika yang diterapkan. Logika politik menentukan kalah dan menang,  strategi mendapatkan kekuasaan, dan juga usaha mempertahankan kekuasaannya tersebut.
Sehingga kebanyakan para aktivis politik, berusaha untuk memperoleh ataupun mempertahankkan kekuasaannya, mencari pengaruh dengan menghalalkan segala cara demi memperoleh jabatan, pangkat, serta popularitas. Mereka tidak peduli lawan maupun kawan, yang ada hanya sipaun yang menguntungkan bagi pihaknya akan dianggap teman. Bahkan terkadag lawan bisa jadi teman, tau sebaliknya.
Semenara logika pendidikan, khususnya para guru, dosen, maupun kiyai, mereka akan merasa menang jikia anak didik, mahasiswa dan santrinya berhasil lulus ujian, mendapatkan pekerjaan, diterima lembaga tinggi ternama, serta meneaai posisi yang sanga strategis dimasyarakat.
Sebaliknya, para guru atau pendidik, akan merasa bersalah dan gagal, ketika meihat para siswa dan peserta didiknya gagal menghadapi ujian, tidak memperoleh pekerjaan, bahkan tidak berguna dimasyarakat, sehingga menjadi beban bagi orangtuanya sendiri.
Pendidikan yang kesurupan kepentingan politik tidak akan mengutamakan keberhasilan siswa dan mahasiswanya. Namun, hanya menginginkan popularitas, pencitraan semata. Lebih tepatnya, tidak menghidupi lembaga, melainkan mencari hidup dilembaga.
Menurut Imam Suprayogo dalam buku menghidupkan jiwa ilmu akhir-akhir ini, ada sementara pendidik atau guru yang menggunakan logika politik bahkan lembaga pendidikan memasukan orang orang politik. Akibatnya, Institusi  pendidikannya dipolitisasi, hingga di tempat tersebut terjadi banyak konflik, sulit maju, dan akhirnya ditinggal para pendukungnya.
Coba kita lihat bersama , saat ini banyak lembaga pendidikan yang beraneka ragam, ada yang bernuansa agama,  Ideologi, bahkan organisasi kelompok tertentun.  Bahkan ada yang dikelola pemerintah langsung, dikelola organisasi agama, masyarakat sebagai wujud keberagaman. Contohnya  NU, Muhammadiyah, Pancasila, PGRI dan masih banyak yang lainnya.
Dalam upaya memberlakukan kebijakan pemerintah tidak mudah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, yang ada hanya mutu pendidikan semakin terabaikan. Sebab dalam hal ini, yang terjadi adalah, perdebatan panjang, konflik, negosiasi dan kompromi.[]

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.