Ribuan Driver Ojol Demo di Kantor DPRD Jember, Tuntut Kesetaraan Tarif

 

PROTES : Aksi protes Driver Ojol di depan Gedung DPRD Jember terkait tidak di realisasikannya Pergub kesetaraan tarif. Selasa, (31/10) Fotografer : Khatibul Umam

SUMBERSARI, lpmmitra.id- Ribuan  Driver Ojek Online (Ojol) melakukan demo di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember, supaya Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur (Jatim) Nomor: 188/290/KPTS/013/2023, terkait Tarif Angkutan Sewa Khusus segera direlisasikan, Kemarin (31/10).

Koordoinator Lapangan, Dedi Noviyanto mengatakan bahwa aksi ini dilakukan, agar Bupati Jember Hendy Siswanto segera membuat Peraturan bupati (Perbub) untuk menindaklanjuti SK Gubernur Jatim 2023.

"Kami menuntut pemerintah Kabupaten Jember dalam hal ini Bupati Hendy Siswanto membuat surat keputusan bupati dan penegakan hukumnya serta untuk segera merealisasikan SK Gubernur tersebut." Ungkapnya.

Ali perwakilan ojol Mengatakan, selama ini para driver menerima tarif yang rendah. Sebab banyak potongan biaya yang dilakukan oleh pihak Perusahaaan aplikator. ”Harapannya adalah untuk potongan harga aplikasi ojol jangan dipotong supaya dikembalikan seperti dulu,” imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut Kepala UPT Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Timur di Jember, Teguh Budi Hartono mengungkapkan bahwa, memang dalam SK Gubernur telah diatiuir soal tarif. Tetapi tetapi regulasi ini tidak bisa berdiri sendiri.

”Menteri Perhubungan telah membuat regulasi yang jadi rujukan dari lembaga pemerintah dibawahnya. Namu untuk aplikator itu ranahnya Menteri Kominfo,” tanggapnya.

Sementara, lanjut Teguh, Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) hingga belum mengatur regulasi khusus terhadap perusahaan aplikator. Sehingga, relaisasi SK Gubernur soal tarif angkutan sewa khusus (ASK).

"Kalau Dishub aturan ASK ada petunjuk teknisnya dan ada tiga aturan yang pertama perencanaan, pengoparasianolan  dan pengawas. Sedang Kominfo tidak mengeluarkan itu," ucapnya.

Pewarta : Febri Irawan 

Editor: Tria Febriani