Mahasiswa Menuntut Tranparansi Biaya KKN, Rektor UIJ: Itu Masalah Teknis

Potret:  Heboh massa aksi audensi dan jajaran rektorat terkait pembayaran Kuliah Kerja Nyata , Kamis (24/4). Fotografer: Febri Irawan

Aliansi Mahasiswa Universitas Islam Jember (UIJ) menggelar audiensi dengan jajaran rektorat untuk menuntut transparansi pembayaran Kuliah Kerja Nyata (KKN) tahun 2025.

Ahmad Hendi Apriliyanto, Koordinator Lapangan (KorLap) audiensi tersebut, mengungkapkan bahwa mahasiswa baru mengetahui informasi pembayaran KKN seminggu sebelum pembayaran terakhir dan bahwa pembayaran tersebut berbenturan dengan pembayaran Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dan Termin.

"Kami tidak tahu, baru paham seminggu sebelum bayar, "ujarnya saat diwawancarai Kamis (24/04).

Mahasiswa Ilmu Komunikasi tersebut menjelaskan bahwa kurangnya informasi dari pihak kampus membuat mahasiswa merasa tidak transparan.Dia juga menekankan kepada pihak kampus supaya alokasi dana tersebut untuk kepentingan mahasiswa bukan hanya kepentingan UIJ. 

"Kalau mungkin untuk kepentingan kampus sendiri, tidak memikirkan mahasiswa kami akan turun lagi." tegasnya.

Saat dikonfirmasi Rektor UIJ, Ahmad halid, menanggapi bahwa masalah ini hanya masalah teknis dari pihak Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) dalam menyampaikan informasi terkait pembayaran.

"Mungkin ada kelemahan dan kekurangan, tapi sudah di umumkan di website LPPM, "ujar pimpinan tertinggi kampus Ahlussunnah wal Jama'ah  (Aswaja) tersebut. 

Halid sapaan akrabnya juga menyampaikan bahwasanya hasil audiensi tersebut sudah selesai, dan kita sudah memaparkan Standar Biaya Universitas (SBU). 

"Biaya tersebut dibagi menjadi dua 40% untuk saving kampus 60% untuk kebutuhan KKN," katanya.

Pantauan dari reporter Mitra dalam audensi tersebut dihadiri oleh jajaran para pimpinan kampus Ahmad Halid Rektor UIJ, Wakil Rektor ll Nanang Tri Budiman, Kepala Biro (Kabiro) UIJ, Ach. Ilyasi, dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), Siti Roudlotul Hikamah. 

Massa aksi menuntut supaya jajaran pimpinan kampus memaparkan alokasi dana tersebut.

Ada Tiga tuntutan yang disuarakan antara lain, mempublikasikan laporan transparansi keuangan KKN yang mencakup rincian alokasi dana pembayaran sebesar Rp. 750.000,menjamin penggunaan anggaran tersebut sesuai distribusi.Meningkatkan sistem informasi.Melakukan reformasi kebijakan pembayaran akademik dengan merancang skema pembayaran bertahap, serta memberikan waktu yang lebih fleksibel bagi mahasiswa. 

Pewarta : Febri Irawan
Editor     : Jelita Puspa Dwi Santosa